FN Indonesia Riau — Menyusul lonjakan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, melakukan kunjungan kerja dan langsung memimpin koordinasi lintas sektor di wilayah terdampak. 

Dalam koordinasi tersebut, Menteri Hanif menggandeng sejumlah instansi pemerintah seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), TNI, Polri, Pemerintah Provinsi Riau, serta pemerintah kabupaten/kota terkait. 

Tak hanya itu, Hanif juga mendorong dunia usaha untuk mengambil peran aktif dan bertanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Beberapa perusahaan yang dilibatkan langsung antara lain PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP), Sinar Mas Group, Pertamina Hulu Rokan, serta PTPN IV Regional III. 

Baca Lainnya :

• Warga Desa Petapahan Sambut Baik Sosialisasi Program Makan Bergizi dari BGN dan DPR RI0
• Menteri LH Bertindak Segel 4 Perusahaan Perkebunan dan Tutup 1 Pabrik Sawit Lalai Atasi Karhutla di Riau0
• Satgas Udara TNI AU Respon Cepat Padamkan Karhutla Selamatkan Riau Dari Ancaman Asap0
• Titik Api di Riau Turun Signifikan, Kapolri: 46 Tersangka Pembakar Lahan Diamankan0
• Polres Rohil Ungkap Kasus Pembunuhan di Pasir Limau Kapas, Korban Ternyata Adik Pelaku Sendiri0

“Dalam situasi krisis iklim dan memburuknya kualitas udara akibat kebakaran lahan, keterlibatan dunia usaha bukan lagi bentuk partisipasi sosial, melainkan tanggung jawab yang melekat pada setiap izin konsesi,” tegas Menteri Hanif. 

Ia juga menekankan bahwa perusahaan tidak boleh hanya bersikap reaktif ketika api sudah meluas, tetapi harus proaktif membangun sistem mitigasi sedari awal. 

“Pencegahan karhutla bukanlah pilihan, melainkan kewajiban bersama. Dunia usaha harus berada di garis depan, bukan hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga lingkungan. Kita tidak bisa lagi menunggu api membesar baru bertindak,” lanjutnya. 

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, sejumlah langkah konkret telah dilakukan oleh dunia usaha, RAPP dan Sinar Mas Group telah Memasang palang larangan membakar di area rawan. Menggiatkan program “Masyarakat Peduli Api”, Menerjunkan helikopter water bombing untuk pemadaman cepat, Mengintensifkan patroli darat dan pengawasan berbasis komunitas di wilayah Rokan Hulu dan Pertamina Hulu Rokan akan memulai pembangunan sekat kanal dalam satu minggu ke depan untuk menjaga kelembaban lahan gambut sebagai langkah pencegahan dini. 

Ketiga perusahaan juga sepakat membentuk Tim Pemadaman Khusus untuk memperkuat koordinasi respons lapangan secara cepat dan terpadu. 

KLH/BPLH memberikan dukungan berupa personel, perlengkapan inspeksi, dan pemantauan titik api selama proses koordinasi lapangan berlangsung. KLH juga menginstruksikan perusahaan untuk menambah personel, logistik, serta alat berat di lokasi-lokasi berisiko tinggi. 

Sebagai hasil koordinasi intensif, Tim Lapangan KLH/BPLH bersama mitra daerah melaporkan hasil pemantauan titik api berdasarkan sistem Sipongi (semua satelit) periode 26 Juli 2025 pukul 00:00–06:46 WIB, Kategori High: 0 hotspot, Kategori Medium: 24 hotspot, tersebar di Pelalawan 12 titik, Bengkalis 6 titik, Kota Dumai: 4 titik dan Rokan Hilir: 2 titik.

Hasil ini menunjukkan efektivitas sistem deteksi dini yang dimonitor secara real-time dan direspons cepat oleh tim gabungan.

“Saya tidak ingin melihat ada lahan konsesi terbakar tanpa respons cepat. Setiap perusahaan wajib mengaktifkan sistem peringatan dini dan bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Kalau ada yang abai, kami tidak segan-segan menindak,” tegas Hanif. 

Menteri Hanif menegaskan bahwa kolaborasi dan komitmen nyata adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan bencana karhutla yang terus berulang. Menurutnya, melindungi lingkungan bukan hanya soal regulasi, tetapi menyangkut keselamatan hidup, keberlanjutan ekonomi, dan martabat bangsa di mata dunia. (***)