FN Indonesia Pekanbaru - Menteri Sosial Saifullah Yusuf melakukan kunjungan kerja ke Sentra Abiseka di Jalan Sekolah, Pekanbaru, untuk meninjau salah satu dari 100 gedung yang direnovasi dalam rangka pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, Selasa, (27/5/2025).

Program ini ditujukan untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh Indonesia.

Dalam kunjungannya, Menteri Saifullah menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat akan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025–2026. Setiap sekolah dirancang untuk menampung hingga 1.000 siswa, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan sistem pembelajaran berbasis rombongan belajar berisi 25 siswa per kelas.

“Ini adalah satu dari 100 gedung yang direnovasi sebagai bagian dari pelaksanaan Sekolah Rakyat tahun ini. Kita bersinergi dengan para kepala daerah dan Kementerian PUPR agar setiap sekolah berjalan sesuai kondisi lapangan,” tandas Saifullah.

Pada tahap awal, setiap sekolah akan memulai dengan dua rombongan belajar per jenjang, yang akan ditingkatkan secara bertahap hingga empat. Kementerian Sosial, kata Saifullah, telah membentuk Satgas Kurikulum dan Tim Rekrutmen Guru untuk menjamin kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung proses belajar-mengajar.

Program ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai wujud nyata komitmen negara dalam memuliakan masyarakat miskin melalui pendidikan yang setara dan inklusif.

Baca Lainnya :

• BBKSDA Riau Selamatkan Beruang Madu yang Masuk Permukiman, Kini Telah Dilepasliarkan0
• Wakapolda Riau Resmi Buka Pelatihan Tim RAGA Gelombang II Tahun 20250
• Polda Riau Tingkatkan Kompetensi Personel Lewat Pelatihan Public Speaking dan Service Excellence0
• Jaga Standar Kebersihan dan Gizi, Petugas Dapur Terima Pembinaan Intensif0
• Sapi Bernama Bagong Terpilih Jadi Sapi Kurban Presiden Prabowo Jelang Iduladha 20250

Gubernur Riau Abdul Wahid yang turut mendampingi kunjungan tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. Pemerintah Provinsi Riau telah menyediakan lahan sesuai prototipe nasional dan menawarkan pemanfaatan fasilitas asrama haji sebagai ruang tambahan untuk kegiatan belajar-mengajar.

“Apa yang bisa kita miliki, kita kasih. Termasuk asrama haji kita manfaatkan untuk mendukung anak-anak kita mendapatkan pendidikan terbaik,” ucap Wahid.

Ia menambahkan bahwa tim dari Kementerian PUPR telah melakukan pengukuran dan verifikasi kelayakan gedung, dan sebagian besar fasilitas asrama tidak memerlukan banyak perombakan karena sudah layak digunakan.

Mengenai proses seleksi siswa, Menteri Sosial menekankan pentingnya akurasi data dan verifikasi yang ketat. Siswa hanya akan diterima setelah disetujui oleh tiga pihak: pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos, Dinas Sosial kabupaten/kota, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Keputusan akhir akan dituangkan dalam Surat Keputusan resmi dari bupati atau walikota setempat.

“Ini bukan soal kuantitas, tapi kualitas penjangkauan. Kita ingin memastikan mereka yang betul-betul membutuhkan yang mendapat prioritas,” jelas Saifullah.

Program Sekolah Rakyat melibatkan lintas kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk kurikulum dan tenaga pendidik, Kementerian PUPR untuk pembangunan sarana-prasarana, serta Kementerian Dalam Negeri dan Sekretariat Negara untuk penyusunan regulasi dan perda pendukung.

Dengan target menampung 10 ribu siswa secara nasional pada tahun pertama, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi terobosan besar dalam menciptakan pemerataan pendidikan dan pemutusan rantai kemiskinan melalui akses belajar yang berkualitas. (***)