FN Indonesia Pekanbaru  - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Immanuel Ebenezer Gerungan, turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah perusahaan tour and travel di Jalan Teuku Umar, Pekanbaru, Rabu, (23/4/2025).

Sidak tersebut dilakukan menyusul laporan adanya dugaan penahanan 12 ijazah milik mantan karyawan perusahaan tersebut.

Baca Lainnya :

• Pasca PSU, Koalisi Masyarakat Sipil Bela Siak Ajukan Amicus Curiae ke MK0
• Kasir Perusahaan Kelapa Sawit Gondol Uang Gaji Karyawan Lebih dari Rp 1 Miliar, Terungkap Karena Judi Online0
• Semangat Hijaukan Lingkungan, Kapolsek Pekanbaru Kota Hadiahkan Bibit Pohon di Hari Spesial0
• Apel Kesiapan Jambore Karhutla Digelar, Kolaborasi Pemerintah, TNI-Polri, dan Masyarakat Diperkuat0
• Kapolda Riau Copot Kapolsek Bukit Raya Usai Kericuhan Debt Collector di Mapolsek0

Namun, bukannya mendapat sambutan atau klarifikasi, kedatangan Wamenaker justru tidak digubris. Tidak satu pun perwakilan manajemen perusahaan bersedia menemui pejabat negara tersebut, yang membuat Immanuel Ebenezer geram.

“Saya minta bertemu pimpinan, tapi mereka seperti sengaja menghindar. Ini menunjukkan sikap tidak kooperatif. Penahanan ijazah itu pelanggaran serius yang bisa menghambat masa depan pekerja,” tegas Immanuel kepada awak media.

Ia menegaskan bahwa tindakan menahan ijazah karyawan, terlebih yang sudah tidak bekerja di perusahaan, merupakan pelanggaran hak dasar tenaga kerja. Immanuel menyampaikan bahwa pihak Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan sanksi tegas jika perusahaan tidak segera mengembalikan seluruh dokumen tersebut.

“Kalau dalam waktu dekat tidak ada itikad baik untuk mengembalikan, kami tidak akan ragu untuk memberikan sanksi administratif, termasuk penutupan sementara operasional perusahaan,” tegasnya.

Salah satu mantan karyawan, Danu (30), turut angkat suara. Ia mengaku ijazahnya ditahan sejak enam tahun lalu, dengan dalih sebagai jaminan selama bekerja. Namun, meski ia telah keluar dari perusahaan, dokumen penting itu tak kunjung dikembalikan.

“Katanya hanya untuk jaminan, tapi sudah enam tahun berlalu tetap tidak dikembalikan. Saya jadi sulit cari kerja di tempat lain,” ungkap Danu dengan nada kecewa.

Kasus ini pun menjadi sorotan luas publik dan diharapkan menjadi momentum untuk menertibkan praktik-praktik tidak adil di dunia kerja, terutama di sektor swasta. Kemenaker berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus serupa dan memastikan hak-hak tenaga kerja dihormati sesuai dengan hukum yang berlaku. (***)