FN Indonesia Pekanbaru - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, membantah kabar yang menyebut pemerintah Jepang akan menutup akses bagi pekerja migran asal Indonesia. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar alias hoaks. 

“Kami sudah berkoordinasi dengan KBRI Tokyo, tidak ada kebijakan penutupan sama sekali,” ujar Karding di Pekanbaru, Selasa, (16/7/2025). 

Ia menjelaskan, isu ini mencuat setelah tiga warga negara Indonesia (WNI) tersangkut masalah hukum di Jepang. Namun, kata Karding, mereka bukan pekerja migran resmi. Satu merupakan peserta magang, dan dua lainnya adalah turis. 

Baca Lainnya :

• Pangkas Angka Non-Prosedural, Menteri Karding Gratiskan Bea Masuk Barang Pekerja Migran Kembali ke Indonesia0
• Ajak Generasi Muda Tak Takut Jadi Pekerja Migran, Menteri P2MI: Gaji Besar, Ilmu Bertambah0
• Menteri P2MI RI Kunjungi Universitas Islam Riau, Dorong Mahasiswa Ambil Peluang Kerja di Luar Negeri Secara Aman0
• Digelar di Yogyakarta, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Raih 7 Penghargaan ISRA 20250
• Kapolda Riau Pimpin Apel Launching Tim RADAR Anti-Kejahatan Siber0

“Jadi tidak ada kaitannya dengan program penempatan pekerja migran yang resmi,” tegasnya. 

Pemerintah Indonesia, lanjut Karding, menghormati proses hukum yang berlaku di Jepang, namun tetap berkomitmen menjaga citra baik pekerja migran Indonesia di mata dunia. 

“Jangan sampai gara-gara kasus individu, peluang ribuan pekerja migran lain yang sudah resmi jadi tertutup. Ini tidak adil,” ujarnya. 

Ia juga mengimbau masyarakat, termasuk para influencer, untuk lebih bijak dalam menyebarkan informasi, terutama isu yang sensitif dan belum diverifikasi. 

“Jangan sampai unggahan yang tidak akurat menimbulkan keresahan, dan merugikan calon pekerja migran kita yang sudah bersiap berangkat,” tandas Karding. (***)