Fn-Indonesia.com. Pekanbaru - Lapas Kelas IIA Pekanbaru turut serta dalam kegiatan Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Tahun Anggaran 2025.

Acara ini diadakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dan berlangsung di Aula Ismail Saleh, Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, pada tanggal 10-11 Juni 2024. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh operator Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Riau, Selasa (11/06/2024).

Acara dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir, yang menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.

Baca Lainnya :

• Demo Proyek Payung Elektrik di Kejati Riau, 2 Pejabat PUPR Riau Disebut Terlibat0
• Kisah Polwan Bantu Jemaah Haji saat Cuaca Panas di Arab Saudi0
• Kapolres Inhu Pantau Situasi Jelang PSU Pileg di Sungai Lala0
• Jaksa Agung Lantik Jampidum, Kejati dan Pejabat Eselon II di Lingkungan Kejaksaan Agung0
• Lengkapi Bukti Kasus Vina Cirebon, Tersangka PS Jalani Pemeriksaan Psikologi Forensik0

"Kita harus berpikir maju dan beradaptasi sesuai perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi. Ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan sebagai pelayan masyarakat," ungkapnya saat membuka acara tersebut.

Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Sapto Winarno, menyoroti pentingnya perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efektif.

"Perlu diingat bahwa tahap perencanaan merupakan faktor penting dan menentukan, namun sebaik apapun perencanaan yang telah disusun tidak akan berarti apabila tahap pelaksanaan pengendaliannya tidak berjalan dengan baik," ucap Sapto.

Selama dua hari pelaksanaan, para peserta mengikuti berbagai sesi yang bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan lebih efektif. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap langkah perencanaan diikuti dengan implementasi yang tepat dan pengendalian yang ketat, guna mencapai hasil yang optimal dalam setiap program kerja.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan koordinasi antar UPT di lingkungan Kemenkumham Riau, sehingga dapat mewujudkan perencanaan anggaran yang lebih akurat dan pelaksanaan yang lebih efisien. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan sesuai dengan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM.(sy/yt)