FN Indonesia Dumai, Riau – Menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau, Kapolda Riau Irjen Pol Hery Herjawan mengerahkan sebanyak 1.300 personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta relawan lainnya, Dumai, Kamis, (27/3/2025).

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi penanganan karhutla, yang mencakup upaya pencegahan, mitigasi, hingga penegakan hukum.

"Kita telah menyiagakan 1.300 personel untuk menanggulangi karhutla dengan strategi yang telah kami persiapkan, termasuk penegakan hukum," ujar Kapolda Riau usai memimpin Apel Antisipasi Karhutla di Kota Dumai.

Irjen Hery menegaskan bahwa komitmen kuat dalam pencegahan dan pemberantasan karhutla bukan hanya untuk kepentingan lokal, tetapi juga demi menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, yang sering terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia.

"Kita turun langsung, karena keluhan bukan hanya datang dari masyarakat Riau, tetapi juga dari negara tetangga. Kita ingin tunjukkan bahwa kita berkomitmen melakukan langkah-langkah mitigasi dan upaya preventif. Jika kebakaran terjadi, kita bisa lebih cepat mengatasinya," tegasnya.

Kapolda Riau menekankan bahwa pencegahan lebih diutamakan dibandingkan hanya mengandalkan pemadaman. Upaya ini dilakukan guna menghindari dampak luas yang ditimbulkan, seperti gangguan kesehatan akibat kabut asap, gangguan ekonomi, terganggunya transportasi udara, serta potensi memburuknya hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga.

"Kebakaran hutan dan lahan adalah masalah yang berulang setiap tahun. Presiden telah menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, masyarakat, serta sektor swasta," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah siap siaga menghadapi musim kemarau panjang yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.

"Kesiapsiagaan ini mulai berlaku pada 1 April hingga November. Ini adalah langkah antisipatif untuk memastikan kita siap menghadapi segala kemungkinan," ungkap Abdul Wahid.

Baca Lainnya :

• Kapolda Riau Gagas Aksi Tanam Pohon, Melindungi Tuah Menjaga Marwah0
• Kapolda Riau Tegaskan Komitmen Keamanan dengan Filosofi, Melindungi Tuah Menjaga Marwah0
• Dirlantas Polda Riau Cek Kesiapan Pos Terpadu Pengamanan Arus Mudik Lintas Riau-Sumbar dan Riau-Sumut0
• Kapolda Riau Lepas 150 Pemudik dalam Program Mudik Gratis Kebangsaan 20250
• Beri Arahan Personil, Kapolda Riau Pimpin Apel PTDH dan Penghargaan Kasubdit Ditresnarkoba0

Ia juga menyoroti tiga daerah yang paling rawan karhutla, yaitu Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Siak. Ketiga wilayah ini menjadi fokus utama karena memiliki riwayat kebakaran hutan yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Sebagai bagian dari langkah pencegahan, Pemprov Riau bersama Forkopimda akan mengadakan Jambore Karhutla yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran sejak dini tentang bahaya karhutla.

"Kita ingin membangun kesadaran dari anak-anak sejak dini. Melalui Jambore ini, kita ingin membangkitkan semangat kebersamaan untuk menjaga alam, sehingga kebakaran hutan bisa dicegah," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, akademisi ternama Rocky Gerung turut hadir dan memberikan pandangannya terkait upaya penanganan karhutla di Riau. Ia menilai bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Pemprov Riau, Polda, dan Forkopimda sudah maksimal dan terorganisir. Namun, ia menekankan bahwa peran serta masyarakat sipil harus diperkuat.

"Semua upaya ini harus berorientasi pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Amdal itu harus dikembalikan kepada masyarakat. Kebakaran hutan pasti terjadi, tetapi kita harus memastikan bahwa masyarakat sipil benar-benar terlibat dalam menjaga hutan," ujar Rocky.

Ia juga menekankan pentingnya kesadaran nurani dalam upaya mitigasi kebakaran hutan.

"Peralatan dan petugas sudah ada, tetapi kalau nurani tidak bicara, semua itu percuma. Keterlibatan masyarakat adalah kunci dalam pencegahan karhutla," tandasnya.

Apel Antisipasi Karhutla ini juga dihadiri oleh berbagai pejabat penting, di antaranya Wakil Gubernur SF Hariyanto, Wakapolda Riau Brigjen Jossy Kusumo, serta sejumlah pejabat Forkopimda dari Provinsi Riau, Kota Dumai, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Bengkalis.

Dengan berbagai upaya yang telah disiapkan, diharapkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau dapat diminimalkan sehingga tidak lagi menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat serta lingkungan. (***)