FN-Indonesia.com. Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh kepada daerah untuk mengecek dengan benar data harga kebutuhan masyarakat ke lapangan. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia 2023.

"Jangan sampai, sudah enggak musim yang namanya ABS (Asal Bapak Senang), 'gak ada yang naik pak', 'harga stabil pak', saya langsung cek di lapangan," ujar Presiden Jokowi di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 17 Januari 2023.

Menurut Presiden Jokowi, langkah tersebut harus digalakkan agar pada kepala daerah tidak keliru membuat kebijakan. Sebab, kebijakan sekecil apa pun harus berbasis data dan fakta di lapangan.

Baca Lainnya :

• Perdana Menteri Nepal Berduka Atas Kecelakaan Pesawat Yeti Airlines0
• Jemaah Ibadah Haji Tahun 2023 Diwajibkan Vaksin Meningitis0
• Lukai Korbannya, Polisi Ciduk Empat Kawanan Geng Motor di Pekanbaru0
• Panglima TNI dan Kapolri Ikut tampil menjadi pemain Wayang Orang Pandawa Boyong0
• Gempa Berkekuatan 6,2 Magnuitudo Guncang Aceh Singkil0

Presiden Jokowi juga meminta agar kepala daerah waspada terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Khususnya harga beras.

"Apa yang naik di lapangan? Beras. Saya sudah dua hari lalu peringatkan Bulog masalah ini, karena di lapangan 79 daerah mengalami kenaikan yang tidak sedikit," ucap Presiden Jokowi.

Temuan lainnya adalah kenaikan harga telur ayam di 89 daerah, kenaikan harga tomat di 82 daerah, dan kenaikan harga daging ayam ras di 75 daerah. "Tolong bupati, wali kota, gubernur, sering-sering masuk pasar cek betul apa data yang diberikan sesuai fakta di lapangan," ungkap Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi meminta kepada Badan Pusat Statistik di seluruh daerah untuk menginformasikan angka yang sesuai fakta di lapangan kepada kepala daerah. Ia juga mengimbau para kepala daerah agar berhati-hati terhadap penerapan tarif yang ditetapkan oleh keputusan kepala daerah.

"Saya berikan contoh saja, tarif PDAM (perusahaan daerah air minum), hati-hati. Kalau urusan listrik itu urusan kami, urusan BBM urusan kami, tapi daerah tarif angkutan misalnya tarif PDAM menentukan itu bisa menjadikan inflasi naik," ungkap Presiden Jokowi.