FN-Indonesia.com. Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut calon pimpinan Polri harus berani ambil resiko untuk melawan perbuatan koruptif.

Hal tersebut disampaikan Firli kepada peserta didik (Serdik) Sespimti, Sespimmen dan Sespimma, saat mengisi dialog kebangsaan bertemakan “Membangun Budaya Anti Korupsi” di Gedung Utaryo, Sespim Lemdiklat Polri, Senin (8/5/2023).

Mantan Kapolda Sumsel ini menekankan kepada para Serdik yang ke depan akan menjadi pimpinan di tubuh Polri harus berani mengambil resiko.

Baca Lainnya :

• SEA Games 2023, Timnas Voli Putra Raih Mendali Emas0
• Presiden Jokowi Tinjau Gladi Pelaksanaan H-1 KTT ASEAN0
• Daftar DPD RI, Arif Eka Saputra Dapat Dukungan GAES0
• Puluhan Dokter dan Tenaga Kesehatan di Pekanbaru Gelar Aksi Damai0
• KJP Plus Siswa Perokok akan di cabut Pemprov DKI0

Resiko dimaksud adalah untuk melawan tindakan koruptif yang ke depan akan ditemui para Serdik saat menjadi pemimpin.

“Setiap pemimpin harus berani mengambil resiko, kalau setiap pemimpin tidak berani mengambil resiko jangan pernah jadi pemimpin," kata Firli.

Firli mengatakan dalam perjalanan karirnya, dia selalu menganut satu kalimat terkait langkah-langkah yang harus diambil ketika menjadi seorang pemimpin.

"Karena ada satu kalimat yang selalu saya pakai resiko terbesar akan anda dapatkan seketika anda tidak berani mengambil resiko apapun, anda jangan jadi pemimpin jika tak berani mengambil resiko, Jadi harus kerja keras dan kerja cerdas," ucapnya.

Kemudian para Serdik juga dituntut sebagai pemimpin agar bisa merangkul siapapun, tanpa harus melakukan tindakan koruptif.

Sebab, menurut pensiunan Polri dengan bintang tiga dipundaknya ini bahwa budaya korupsi sudah mengakar dan menjadi salah satu permasalahan bangsa Indonesia saat ini.

Padahal, Firli mengatakan bangsa Indonesia sudah memilih menjunjung tinggi adanya demokrasi atau keterbukaaan.

"Negara kita sudah sangat memilih dalam rangka tujuan membangun negara. Saya ingin mengatakan bahwa saja pilihan kita ini tetap kita menjunjung tinggi yang kita ketahui kita memilih demokrasi. Ruh demokrasi adalah keterbukaan, dengan keterbukaan seharusnya tidak ada lagi korupsi," kata Firli.

Firli mengatakan budaya korupsi itu bisa dimulai dari tahap apapun termasuk dalam pengadaan barang dan jasa.

Bahkan, di tahap perencanaan saja korupsi bisa terjadi jika kegiatan apapun tidak dilakukan secara terbuka.

"Karena tahapan-tahapan korupsi itu mulai dari perencanaan sudah bisa terjadi korupsi, saat pelaksanaan bisa terjadi, penganggaran bisa terjadi, pengawasan dan evaluasi bisa terjadi. Padahal kita sepakat negara kita negara demokrasi," lanjutnya.

Dengan budaya korupsi yang terus mengakar, maka Firli mengatakan bangsa Indonesia tidak akan pernah mencapai tujuannya.

"Kalau kita melihat perjalanan bangsa kita pak, kenapa korupsi menjadi penting (untuk diberantas), karena memang tidak bisa kita mencapai tujuan negara kalau tidak selesai korupsi ini," tuturnya.

Untuk itu, Firli menegaskan kepada para Serdik calon pimpinan Polri yang tengah menempuh pendidikan di Sespim Lemdiklat Polri untuk mulai memerangi korupsi.

Hal itu tentunya dimulai dari tekad diri dan keyakinan para Serdik untuk memulai tindakan anti korupsi dari diri sendiri.

Sementara itu, salah satu anggota Pokjar XI Sespimmen Polri Digreg 63, Kompol Hotmartua Ambarita mengatakan seusai mendapat pembelajaran dari Ketua KPK Firli Bahuri, dirinya secara pribadi memiliki tekat untuk menjadi pelopor anti korupsi di tubuh Polri.

“Kami siap menjadi pelopor anti korupsi ke depannya. Semoga Polri menjadi institusi yang bersih dan bebas korupsi. Kemudian dapat dicontoh masyarakat dan semua pihak,” yakinnya.