Satgas PKH Cabut Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare di Riau, Ungkap Sejumlah Pelanggaran
FN Indonesia Pekanbaru - Aktivitas pemanfaatan kawasan hutan oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau kini resmi dihentikan setelah pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan tersebut. Kebijakan ini berdampak pada areal kerja seluas 338.536 hektare yang sebelumnya berada dalam penguasaan izin perusahaan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE).
Pencabutan izin tersebut merupakan tindak lanjut penertiban kawasan hutan yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Keputusan pemerintah itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengungkapkan keputusan tersebut diambil setelah tim menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan areal kerja perusahaan.
Temuan itu di antaranya berupa bukaan lahan akibat kebakaran gambut yang terjadi berulang kali, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, aktivitas pertambangan tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung dan ekosistemnya mencapai 211,54 hektare.
Satgas PKH juga menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengancam kelestarian habitat satwa liar, terutama Gajah Sumatera yang menjadi salah satu satwa penting di kawasan tersebut.
"Dengan pencabutan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara," tegas Barita saat penertiban kawasan hutan di areal PT Gemilang Sawit Lestari (GSL), Kabupaten Kuantan Singingi, Jumat (20/11/2026).
Meski izin pemanfaatan hutan telah dicabut, pemerintah tetap mewajibkan perusahaan menyelesaikan berbagai tanggung jawab yang melekat. Kewajiban tersebut mencakup pemulihan lingkungan, pemenuhan tanggung jawab terhadap sumber daya manusia (SDM), serta penyelesaian seluruh konsekuensi hukum yang timbul.
Penertiban terhadap PT RAPP tidak hanya menyasar penghentian kegiatan operasional. Satgas PKH juga melakukan penelusuran terhadap struktur korporasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas pemanfaatan kawasan hutan yang bermasalah.
Penelusuran tersebut mencakup pihak-pihak yang diduga memiliki kendali, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kegiatan perusahaan maupun entitas lain yang terlibat dalam pengelolaan kawasan.
Barita mengatakan, langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas yang diduga melanggar ketentuan hukum.
"Memang yang sedang kita telusuri adalah pihak yang diduga kuat mengendalikan seluruh kegiatan subjek hukum di kawasan ini, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan secara ilegal," ungkapnya.
Menurutnya, pemeriksaan tidak hanya terbatas pada perusahaan yang tercantum dalam dokumen perizinan, tetapi juga mencakup pihak lain yang memiliki hubungan dengan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan tersebut.
Pencabutan izin PT RAPP turut menimbulkan perhatian terhadap keberlangsungan ribuan tenaga kerja yang selama ini bergantung pada aktivitas perusahaan. Selain itu, dampak ekonomi terhadap masyarakat dan daerah juga menjadi persoalan yang perlu ditindaklanjuti.
Barita menyampaikan bahwa penghentian operasional harus diikuti penyelesaian seluruh kewajiban perusahaan, termasuk hak dan tanggung jawab terhadap para pekerja.
"Ini akan ditindaklanjuti dengan kegiatan penertiban dan penyelesaian. Yang jelas, hari ini diumumkan penghentian kegiatan, dengan tanggung jawab melakukan pemulihan lingkungan, kewajiban kepada SDM, serta audit terhadap seluruh konsekuensi hukum yang harus dilaksanakan," jelasnya.
Satgas PKH memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan tersebut dilakukan secara terpadu dengan melibatkan 12 kementerian dan lembaga yang tergabung dalam satuan tugas.
Pengawasan itu bertujuan memastikan seluruh keputusan, rekomendasi, dan kewajiban yang ditetapkan pemerintah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.
Sementara mengenai kemungkinan penghentian ekspor produk pulp dan kertas, Barita menyebut persoalan tersebut masih berkaitan dengan penanganan rantai kegiatan usaha perusahaan dari sektor hulu hingga hilir.
Ia menegaskan, apabila dalam proses penelusuran ditemukan dugaan perbuatan melawan hukum, penanganannya akan dilanjutkan melalui mekanisme penegakan hukum dengan melibatkan unsur aparat penegak hukum yang tergabung dalam Satgas PKH.
"Apabila terdapat dugaan perbuatan melawan hukum, akan ditindaklanjuti melalui proses hukum. Di dalam satgas juga terdapat unsur aparat penegak hukum yang bersinergi menjalankan fungsi penegakan hukum," tutupnya.
Pemerintah menyatakan penertiban kawasan hutan akan terus dilakukan melalui pengawasan dan penegakan aturan. Langkah tersebut diarahkan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan, melindungi ekosistem, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0 Komentar