FN Indonesia Pekanbaru - Pemerintah memastikan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) tidak akan menghentikan operasional perusahaan maupun berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya. 

Keberlanjutan kegiatan perusahaan telah disiapkan pemerintah dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melanjutkan operasional PT RAPP setelah izin konsesi kehutanannya dicabut. 

Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita Simanjuntak, menegaskan pemerintah telah mempertimbangkan keberlangsungan perusahaan, nasib pekerja, serta dampak terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional. 

Menurut Barita, pencabutan izin PBPH tidak berarti seluruh aktivitas operasional perusahaan harus berhenti. Pemerintah telah mengatur mekanisme agar kegiatan usaha tetap berjalan melalui kerja sama BUMN dan BUMD. 

"Pertama, pencabutan izin PBPH PT RAPP tidak akan menghentikan operasional perusahaan yang berjalan saat ini. Pemerintah sudah memikirkan dan mengoordinasikan bagaimana keberlanjutan operasional PT RAPP yang telah dicabut izin PBPH-nya dan akan dilanjutkan oleh BUMN bekerja sama dengan BUMD," jelas Barita. 

Ia juga memastikan kebijakan tersebut tidak akan merugikan karyawan. Pemerintah menjamin hak-hak pekerja tetap diperhatikan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. 

"Tidak akan ada PHK. Pemerintah mengatur agar keberlanjutan operasional PT RAPP dilanjutkan oleh BUMN dan bekerja sama dengan BUMD. Masyarakat tidak dirugikan, karyawan juga mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai regulasi," tegasnya. 

Barita menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara penegakan aturan, kedaulatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. 

Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi tetap menjadi prinsip utama dalam penertiban kawasan hutan. Namun, pemerintah juga memastikan kebijakan yang diambil tidak mengabaikan keberlangsungan ekonomi daerah maupun nasib ribuan pekerja yang selama ini bergantung pada aktivitas perusahaan. 

Dengan skema keberlanjutan yang disiapkan tersebut, pemerintah berharap operasional PT RAPP tetap dapat berjalan melalui pengelolaan baru tanpa mengorbankan kepentingan karyawan dan masyarakat sekitar.