FN Indonesia Rohul - Penanganan dugaan penipuan dan penggelapan dana biaya penanganan perkara yang diduga melibatkan seorang oknum pengacara berinisial RH menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu. Ratusan warga mendatangi Mapolres Rokan Hulu, Selasa (10/11/2026), untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kepolisian menuntaskan laporan para korban. 

Dalam aksi damai tersebut, massa mendesak agar aparat penegak hukum menangani perkara secara profesional, transparan, dan objektif. Mereka juga meminta kepolisian memberikan informasi yang jelas mengenai perkembangan laporan yang telah disampaikan oleh masyarakat. 

Koordinator aksi, Hasbul Hardy, mengatakan pihaknya telah bertemu dengan perwakilan Polres Rokan Hulu untuk menyampaikan sejumlah tuntutan dan mempertanyakan sejauh mana proses penanganan perkara tersebut. 

Menurut Hasbul, pihaknya berharap laporan yang telah masuk tidak berhenti begitu saja, melainkan diproses hingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan. 

"Dari hasil aksi tadi, sudah ada pertemuan. Kami menyampaikan bahwa kasus ini telah dilaporkan kepada pihak Polres. Kami sangat berharap perkara ini benar-benar diproses dan para korban mendapatkan informasi mengenai perkembangan penanganannya," ujar Hasbul. 

Ia menyebutkan, berdasarkan penjelasan yang diterima dari pihak kepolisian, proses penanganan perkara masih berlangsung. Bahkan, sejumlah pihak terkait telah dipanggil untuk dimintai keterangan, termasuk oknum pengacara yang dilaporkan. 

Sementara itu, salah seorang peserta aksi, Ramlan Lubis, menegaskan bahwa kedatangan masyarakat ke Mapolres bukan untuk mengintervensi proses hukum. Sebaliknya, aksi tersebut merupakan bentuk dukungan agar kepolisian memberikan perhatian serius terhadap laporan para korban. 

Ramlan mengungkapkan, sejumlah warga mengaku mengalami kerugian akibat dugaan perbuatan oknum pengacara berinisial RH. Ia juga menyebut adanya masyarakat yang merasa khawatir untuk melapor karena mengaku mendapat pernyataan yang dinilai bernada intimidasi. 

"Hari ini kami hadir untuk mendukung masyarakat yang menjadi korban. Mereka meminta agar Polres Rokan Hulu mempercepat proses penanganan perkara. Kami ingin melihat bahwa hukum memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat, tanpa membedakan siapa pun," tegas Ramlan. 

Ramlan menyebutkan, sejauh ini terdapat dua laporan masyarakat yang telah diterima Polres Rokan Hulu. Laporan pertama disampaikan Arso Lubis alias Muslim Lubis dengan dugaan kerugian sekitar Rp60 juta. 

Sementara laporan kedua diajukan seorang perempuan bernama Siti Zahra, yang diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp120 juta. 

Dengan demikian, total kerugian dari kedua laporan tersebut diperkirakan mencapai Rp180 juta. 

Ramlan mengajak masyarakat lain yang merasa mengalami kejadian serupa agar tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian. Ia juga menyatakan kesediaannya membantu memberikan pendampingan kepada warga yang membutuhkan. 

"Saya mengajak masyarakat yang merasa menjadi korban untuk membuat laporan. Kalau ada yang takut atau membutuhkan pendampingan, silakan menghubungi saya. Saya siap membantu mendampingi masyarakat agar mendapatkan hak dan keadilan," ungkapnya. 

Ia berharap Polres Rokan Hulu dapat menindaklanjuti seluruh laporan dengan memeriksa keterangan para pelapor, saksi, serta bukti-bukti yang tersedia sesuai ketentuan hukum. 

Ramlan juga mengingatkan bahwa profesi advokat memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan bantuan hukum dan memperjuangkan hak masyarakat yang sedang menghadapi persoalan hukum. 

"Pengacara seharusnya menjadi penyambung lidah masyarakat dan membantu korban mendapatkan keadilan, bukan justru mengambil keuntungan dari masyarakat yang sedang menghadapi persoalan hukum. Lindungilah masyarakat dan jalankan profesi sesuai aturan," tutupnya. 

Melalui aksi damai tersebut, masyarakat berharap Polres Rokan Hulu dapat memberikan kepastian hukum serta menuntaskan penanganan laporan sesuai prosedur apabila ditemukan unsur tindak pidana. Seluruh dugaan yang disampaikan dalam aksi tersebut diharapkan dapat diuji melalui proses hukum yang objektif dan transparan.