FN Indonesia Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau melalui Riau Command Center, Gedung Menara Lancang Kuning, menyelenggarakan Rapat Koordinasi dalam rangka pembahasan langkah kongkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2024 dan sosialisasi kebijakan penyediaan 3 juta rumah. 

Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) secara virtual dan dihadiri oleh berbagai instansi terkait di wilayah Riau. Rapat dilakukan menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024. 

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara berbagai lembaga guna menanggulangi inflasi serta mendukung program penyediaan rumah untuk masyarakat. 

Baca Lainnya :

• Polsek Sungai Mandau Pastikan Keamanan Gudang Logistik Pilkada 2024 Menjelang Pemilu0
• Polsek Sungai Mandau Gelar Apel Gabungan untuk Pengamanan Pilkada Serentak 20240
• Dua Hari Jelang Pilkada, Polda Riau Gelar Doa Bersama dan Santuni 40 Anak Yatim0
• Jalur Laut, Kapolres Meranti Pimpin Pelepasan Distribusi Logistik Pilkada 20240
• Polsek Bantan Ajak Warga Desa Deluk untuk Gunakan Hak Pilih dengan Bijak pada 27 November 20240

Rapat yang dilaksanakan pada Senin, 25 November 2024, dimulai pukul 08.00 WIB tersebut mengundang sejumlah pejabat, antara lain Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Provinsi Riau Onki Hercawan. 

Lalu perwakilan Ditreskrimsus Polda Riau Iptu Herry Yusman, serta beberapa perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Riau, Bulog, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau. 

"Rapat itu membahas sejumlah isu strategis yang mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial di Provinsi Riau," ujar Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Nasriadi. 

Salah satu poin penting yang dibahas dalam rapat adalah tingginya laju inflasi di sejumlah daerah, dengan fokus pada kenaikan Indeks Harga Perdagangan (IPH). 

Kenaikan IPH tertinggi terjadi di Kabupaten Buton Utara dengan angka perubahan mencapai 4,06%, sementara di Pulau Sumatera, Kabupaten Kaur mencatatkan kenaikan IPH sebesar 2,26%. 

Beberapa komoditas yang berperan dalam kenaikan IPH tersebut, terutama daging ayam ras dan bawang merah, menjadi perhatian khusus dalam diskusi tersebut. 

Selain itu, rapat juga membahas fluktuasi harga sejumlah bahan pokok di pasar. Harga bawang merah mengalami kenaikan signifikan pada akhir November 2024, dengan kenaikan mencapai 18,23% dibandingkan bulan Oktober. 

Hal ini menjadi masalah yang mempengaruhi daya beli masyarakat, dan dibutuhkan langkah kongkret untuk menstabilkan harga komoditas ini di pasar. 

Harga beras dan minyak goreng juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Meskipun harga beras tercatat sedikit menurun sebesar 0,18% dibandingkan Oktober 2024, namun jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras pada M3 November 2024 bertambah. 

Sementara itu, harga minyak goreng tercatat naik 1,26%, dan peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga minyak goreng pun menjadi sorotan dalam pembahasan pengendalian inflasi. 

"Sosialisasi mengenai kebijakan penyediaan 3 juta rumah juga menjadi bagian penting dalam rapat tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," jelas Nasriadi. 

Diharapkan melalui kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, serta sektor swasta, penyediaan rumah dapat terwujud sesuai dengan target yang telah ditentukan. 

Untuk mencapainya, berbagai pihak yang hadir dalam rapat juga diingatkan untuk terus berkoordinasi dan mengimplementasikan langkah-langkah nyata untuk menanggulangi inflasi dan mendukung program perumahan nasional. 

"Kerja sama antar instansi sangat dibutuhkan untuk memastikan distribusi bahan pokok yang stabil dan program perumahan berjalan lancar," katanya. 

Rapat ini ditutup dengan harapan agar berbagai kebijakan yang disusun dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan, serta memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat, khususnya di Provinsi Riau. 

Pemerintah Provinsi Riau bersama pihak terkait berkomitmen untuk terus memantau perkembangan inflasi dan memastikan ketersediaan rumah untuk masyarakat sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.