FN Indonesia Minas, Siak - Semangat menjaga bumi kembali digaungkan dari jantung alam Riau. Jambore Karhutla 2025 yang digelar di Taman Hutan Raya (Tahura) menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi berbagai pihak dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., hadir langsung dalam kegiatan tersebut yang diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat—termasuk perwakilan pemerintah, dunia usaha, akademisi, tokoh adat, hingga generasi muda.

Dalam sambutannya, Kapolri menekankan bahwa Indonesia memiliki kekayaan hutan yang luar biasa, mencapai 95,5 juta hektare dan menempati posisi ke-8 dunia dalam hal luasan hutan. Namun, kekayaan ini juga membawa tantangan besar, salah satunya berupa ancaman deforestasi akibat karhutla.

"Sepanjang tahun 2024, luas hutan dan lahan yang terbakar di seluruh Indonesia mencapai 376.000 hektare. Ini memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, kesehatan, maupun lingkungan," ungkapnya.

Provinsi Riau sendiri menjadi salah satu wilayah yang rawan karhutla, dengan total 11.000 hektare lahan terbakar pada 2024, menjadikannya peringkat ke-11 secara nasional. Kapolri menegaskan bahwa jika tidak dikendalikan dengan baik, dampak asap karhutla dari Riau bisa menyebar hingga ke provinsi lain bahkan ke negara tetangga.

Menurut analisis dari Pusat Meteorologi dan Geofisika (PMJG), musim kemarau tahun ini diprediksi lebih singkat, dengan puncaknya terjadi pada Juni hingga Agustus 2025. Namun, di Riau, titik-titik panas sudah mulai muncul sejak Mei dan diprediksi mencapai puncaknya pada Juli.

Mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla sejak 1 April hingga 30 November 2025.

"Untuk itu, diperlukan peningkatan kewaspadaan dan penerapan strategi pencegahan yang efektif. Polri bersama instansi terkait terus melakukan patroli, edukasi, serta pemantauan titik api secara real-time melalui aplikasi Lancang Kuning. Kami juga membuat sekat kanal dan embung sebagai bagian dari mitigasi," jelas Kapolri.

Ia juga menekankan bahwa penegakan hukum merupakan langkah terakhir atau ultimum remedium, yang bertujuan memberikan efek jera. Namun yang lebih utama adalah edukasi yang berkelanjutan.

Sebagai upaya memperkuat kesadaran masyarakat, Polda Riau menjalankan program green policing, sebuah pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

"Jambore Karhutla 2025 ini bukan sekadar pertemuan simbolis. Ini adalah ruang aktualisasi komitmen bersama dalam menjaga bumi. Pelatihan dan materi yang diberikan akan menjadi bekal penting untuk memperkuat kapasitas individu dan kolektif," tegas Kapolri.

Ia pun mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan penuh tanggung jawab dan menjadikan Jambore ini sebagai titik awal penguatan peran masing-masing dalam menjaga lingkungan.

"Mari jadikan tahun ini sebagai langkah nyata memperkuat komitmen menuju Indonesia Emas 2045, sebuah masa depan yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan," pungkasnya. (***)